Dr. Drh Jafrizal, MM: Juli 2018

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang	:	a.	bahwa dalam upaya menciptakan Kota Palembang yang tertib, aman dan nyaman, Pemerintah Kota mempunyai kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya;
		b.	bahwa dalam usaha pengawasan, penertiban dan pembinaan serta guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang usaha obat hewan, perlu mengatur perizinan usaha dan peredaran obat hewan;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Izin Usaha dan Peredaran Obat Hewan;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
		2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan....... dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
		5.	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;
		6.	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
		7.	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/Pk.350/5/2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 683);

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN

				BAB I
				KETENTUAN UMUM

				Pasal 1

		Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

		1.		Kota adalah Kota Palembang.
		2.		Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
		3.		Walikota adalah Walikota Palembang.
		4.		Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang.
		5.		Obat Hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan.
		6.		Izin Usaha Obat Hewan adalah pernyataan tertulis yang oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.
		7.		Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan/atau penyerahan obat hewan. 8. Depo....
		8.		Depo atau Petshop atau Poultryshop Obat Hewan yang selanjutnya disebut Depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
		9.		Toko Obat Hewan yang selanjutnya disebut toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
		10.		Bahan Diagnostika Biologik adalah sediaan biologik yang digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit pada hewan.

		BAB II
		MAKSUD DAN TUJUAN

		Pasal 2

		Maksud dari pemberian Izin Usaha Obat Hewan adalah sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Obat Hewan bagi aparatur dan pelaku usaha dalam mencegah berbagai penyimpangan mutu Obat Hewan.

		Pasal 3

		Tujuan dari pemberian izin usaha obat hewan adalah: a. melindungi konsumen dari Obat Hewan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanannya; b. memberikan kepastian usaha bagi perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dalam melakukan kegiatan di bidang Usaha Obat Hewan; dan c. mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.

		BAB III
		PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

		Pasal 4

(1)		Usaha Obat Hewan meliputi: a. penyediaan Obat Hewan (depo obat hewan, toko obat hewan); dan/atau b. peredaran Obat Hewan.
(2)		Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.
		Pasal 5....
		Pasal 5

(1)		Setiap Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Obat Hewan.
(2)		Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang.
(3)		Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk depo dan/atau toko Obat Hewan diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

		BAB IV
		PERSYARATAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

		Pasal 6

(1)		Untuk memperoleh Izin Usaha Obat Hewan, setiap Warga Negara Indonesia atau badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(2)		Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. depo atau petshop atau poultryshop Obat Hewan wajib memiliki : 1. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Surat Izin Usaha Perdagangan; dan 4. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Sumatera Selatan; 5. Izin praktek Dokter Hewan yang bekerja tetap/tidak tetap sebagai penanggung jawab teknis. b. toko Obat Hewan/distributor Obat Hewan wajib memiliki: 1. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Surat Izin Usaha Perdagangan; 4. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Sumatera Selatan. 5. Izin praktek Dokter Hewan yang bekerja tetap/tidak tetap sebagai penanggung jawab teknis.
(3)		Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Depo atau Petshop atau Poultryshop Obat Hewan, Toko Obat Hewan/distributor Obat Hewan wajib mempunyai: a. tempat .... a. tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; b. tenaga Dokter Hewan yang memiliki izin praktek yang bekerja tetap/tidak tetap sebagai penanggung jawab teknis.

		BAB V
		TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN
	Pasal 7

		(1)		Permohonan Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Dinas yang membidangi Obat Hewan di Provinsi Sumatera Selatan
		(2)		Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolaknya permohonan.

				Pasal 8

		(1)		Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
		(2)		Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
		(3)		Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.
		(4)		Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan administratif, permohonan dianggap ditarik kembali.
		(5)		Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak benar.
		(6)		Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon oleh Dinas dengan alasan penolakan secara tertulis.
				Pasal 9....
				Pasal 9

				Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Walikota oleh Kepala Dinas untuk dilakukan kajian terhadap dipenuhinya persyaratan teknis.

				Pasal 10
		(1)		Walikota setelah menerima permohonan dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan kajian persyaratan teknis.
		(2)		Walikota dalam melakukan kajian teknis harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

				Pasal 11

		(1)		Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) apabila telah dipenuhinya persyaratan teknis sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
		(2)		Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Usaha Obat Hewan oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Walikota.
		(3)		Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usaha.

				Pasal 12

		(1)		Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dapat dipenuhi.
		(2)		Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota kepada pemohon disertai alasan secara tertulis melalui Dinas.

				Pasal 13

		Pemegang Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota melalui Dinas.
				Pasal 14 ....
				Pasal 14

				Pemegang Izin Usaha Obat Hewan yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas.

				Pasal 15
		(1)		Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
		(2)		Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

				BAB VI
				PENCABUTAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

				Pasal 16

				Izin Usaha Obat Hewan dicabut, apabila: a. terbukti tidak mempunyai tenaga dokter hewan penanggung jawab teknis; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan Izin Usaha Obat Hewan tidak melakukan kegiatan; c. terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan ilegal; d. melakukan tindakan di luar kewenangannya atau di luar izin yang diberikan; e. memindahkan lokasi Usaha Obat Hewan tanpa persetujuan Walikota; f. mengalihkan Izin Usaha Obat Hewan tanpa persetujuan tertulis dari Walikota; g. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Obat Hewan; atau h. tidak melakukan pelaporan kegiatan secara berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

				Pasal 17

		(1)		Pencabutan Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b dan huruf g dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 50 (lima puluh) hari kerja dan tidak diindahkan oleh pemegang izin. (2) Pencabutan...
		(2)		Pencabutan Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Walikota.

				Pasal 18

		Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,

AKHMAD NAJIB

Diundangkan di Palembang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG IZIN USAHA DAN PEREDARAN

OBAT HEWAN

CONTOH/FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA DEPO/TOKO OBAT HEWAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha

Depo/Toko Obat Hewan

Kepada Yth.:

Walikota Palembang

Lewat Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

Kota Palembang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai beRepublik Indonesiakut :

*) I. Izin usaha depo obat hewan

a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

c. Fotokopi Tanda daftar perusahaan (TDP).

d. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

e. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat

f. Daftar obat hewan yang diedarkan (terlampir).

g. Dokter Hewan yang memiliki ijin praktek yang bekerja tetap/tidak tetap sebagai penanggung jawab teknis.

II. Izin usaha toko obat hewan

a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

c. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

d. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat

e. Daftar obat hewan yang diedarkan (terlampir)..

f. Dokter Hewan yang memiliki ijin praktek yang bekerja tetap/tidak tetap sebagai penanggung jawab teknis

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan

Materai

Rp. 6.000

(...................)

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

2. Kepala Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Keswan Propinsi Sumatera Selatan

DAFTAR OBAT HEWAN YANG DIEDARKAN

No	Jenis Obat Hewan	Sub Jenis Obat Hewan	Bentuk Sediaan	Macam Sediaan	Kapasitas/Rencana	Dicapai Tahun

KETERANGAN :

1. Jenis Obat Hewan

a. Biologik

b. Farmasetik

c. Premiks

d. Obat Alami

2. Sub Jenis Obat Hewan

a.1. Vaksin

a.2. Probiotik

b. 1 Antibiotika

b.2 Non Antibiotika

c.1 Imbuhan Pakan Antibiotika

c.2 Imbuhan Pakan non Antibiotika

dll

3. Bentuk Sediaan

a. Kapsul

b. Serbuk

c. Cairan

dl1

4. Macam Sediaan

a. Oral

b. Injeksi

c. Perendaman

d. Oles

dll

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,

AKHMAD NAJIB

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN

CONTOH/FORMAT

PENUNDAAN IZIN USAHA DEPO/TOKO OBAT HEWAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penundaan Izin Usaha

Depo/Toko Obat Hewan

Kepada Yth. :

Pemohon

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor......... tanggal ......... perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan dengan ini diberitahukan penundaan permohonan Saudara dengan alasan:

Saran/Arahan:

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

An. WALIKOTA PALEMBANG

KEPAIA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KOTA PALEMBANG

(.................................)

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

2. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Obat Hewan Provinsi Sumatera Selatan

3. Walikota Palembang sebagai laporan;

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,

AKHMAD NAJIB

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN

CONTOH/FORMAT SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA OBAT HEWAN

KOP DINAS

SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA OBAT HEWAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nornor ..................tahun .......... tentang Perizinan Usaha Obat Hewan, kepada :

Nama Perusahaan .......................

Jenis Usaha .......................

Nornor Akte Pendirian/Legalitas Hukum .......................

Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .......................

Narna Pirnpinan/Penanggungjawab .......................

Alamat Kantor ........................

Telepon/Fax/Ernail ........................

Dinyatakan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan izin usaha sebagai Depo/Toko Obat Hewan

	Palembang, .................. 20 ...
Foto	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Foto	KOTA PALEMBANG
Pemohon
3x4	.................................... 1
	NIP.

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,

AKHMAD NAJIB

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN

CONTOH/FORMAT SURAT IZIN USAHA OBAT HEWAN

KOP DINAS PMPTSP

SURAT IZIN USAHA OBAT HEWAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nornor ..................tahun .......... tentang Perizinan Usaha Obat Hewan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang tentang Surat Rekomendasi Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan Nornor ................ Tanggal, kepada :

Nama Perusahaan .......................

Jenis Usaha .......................

Nornor Akte Pendirian/Legalitas Hukum .......................

Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .......................

Narna PirnpinanJPenanggungjawab .......................

Alamat Kantor ........................

Telepon/Fax/Ernail ........................

Dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dan diberikan izin usaha sebagai Depo/Toko Obat Hewan

	Palembang, .................. 20 ...
Foto	KEPALA DINAS PMPTSP
Foto
Pemohon
3x4	.................................... 1
	NIP.

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,

AKHMAD NAJIB

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN

CONTOH/FORMAT PENOLAKAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Nomor

Lampiran :

Perihal : Penolakan Izin Usaha

Depo/Toko Obat Hewan

Kepada Yth. :

Pemohon

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ......... tanggal ......... perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan dengan ini diberitahukan penolakan permohonan Saudara dengan alasan :

Saran/Arahan:

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

An. WALIKOTA PALEMBANG

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KOTA PALEMBANG

(....................................)

Tembusan:

1 Kepala Dinas yang membidangi fungsi Obat Hewan Provinsi Sumatera Selatan;

2. Walikota Palembang sebagai laporan

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG,

AKHMAD NAJIB

Dr. Drh Jafrizal, MM

Selasa, 17 Juli 2018

IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN, Perwali no 44 Tahun 2018 Kota Palembang