MENUJU SUMSEL SWASEMBADA TERNAK

MENUJU SUMSEL SWASEMBADA TERNAK

Oleh: Dr. drh. Jafrizal, MM

Hari raya kurban telah usai. Saatnya mengevaluasi atas apa yang telah terjadi secara ekonomi dari perputaran ekonomi dari ibadah kurban. 

Kebutuhan ternak sapi dan kambing baik untuk konsumsi harian maupun untuk kurban/akikah di Sumsel masih disuplai dari luar daerah. 

Pada tahun 2023 jumlah sapi dan kambing yang masuk ke Sumsel berdasarkan  rekomendasi masuk yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel sebanyak 17081 ekor sapi dan 11746 ekor kambing. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari jumlah sebenarnya karena masih banyak yang masuk tanpa surat rekomendasi. Dihitung dari biaya, untuk membeli 17.81 ekor sapi diperkirakan  Rp.  256 milyar  dan Rp. 23.5 milyar untuk 11756 ekor kambing, maka dana yang dikeluar  pembelian sapi dan kambing sebesar 279.5 milyar. Bila ternak bisa disediakan oleh peternak lokal di wilayah Sumsel maka dana sebesar Rp. 279.5 milyar  akan sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan  ekonomi dan perkembangan peternakan lokal. 

 Mengapa perkembangan pembiakan ternak  lamban?  Salah satu alasannya adalah keuntungan yang diterima oleh peternak rendah karena pola pemeliharaan ternak  dengan pola instensif (pengandangan) yang mengakibatkan biaya produksi terutama pakan menjadi tinggi; pemeliharaan dengan pola instensi membatasi kemampuan jumlah populasi ternak yang mampu dipelihara; belum tersedianya  fasilitas lahan pengembalaan umum yang dapat menampung dan menjamin keberlangsungan peternakan; belum ada kesatuan program pengembangan peternakan melibatkan lintas sektoral  dalam bentuk program terintegrasi. 

Saran dan Solusi 

Belajat dari sistem pengelolaan peternakan 10 negara yang memiliki polpulasi ternak tertinggi di dunia India, Brasil, China, Eropa, AS, Australia dll, ada hal menarik dimana sistem pemeliharaan ternak sapi dilakukan dengan rotational grazing adalah penggembalaan ternak yang intensif dimana ternak merumput pada padang  pengembalaan secara bergiliran dari  paddock  yang satu ke paddock yang lain kemudian kembali ke padang rumput/paddock semula setelah kondisi tanaman kembali siap di senggut. Ini salah satu metode penggembalaan yang efektif. Metode penhembalaan ini dapat menurunkan biaya produksi termasuk  pakan yang mencapai 3-4 juta dalam 1 tahun yang dapat menjadi keuntungan dari peternak. 

Potensi yang dimiliki Sumsel sangat luar biasa, berdasarkan data BPS (2023) tercatat luas lahan perkebunan karet 1.232.205 hektar, Perkebunan  sawit 1.254.613 hektar, dan lahan perhutanan sosial dan  hutan produksi 2.050.221 hektar (BPS, 2023). Lahan yang dimiliki untuk dapat dioptimalakan tidak kurang dari 4.5 juta hektar. Untuk lahan sawit dan karet dapat diintegrasikan dengan  peternakan kambing/domba dengan rasio sekitar 7-14 ekor per hektar pertahun. Jumlah lahan  sawit dan karet ada 2.5 juta hektar maka potensi dapat menampung 17.5 juta - 35 juta ekor kambing/domba. Pengembangan sapi diarahkan ke lahan perhutanan  sosial atau integrasi dengan hutan produksi (silvopastura) dengan luas 2 juta hektar  yang dapat menampung 3-5 juta ekor sapi. Bila potensi ini dapat dioptimal kan maka populasi ternak di Sumsel  dapat mencapai 10 kali lipat dari saat ini. Sumsel akan menjadi daerah swasembada dan pengekspor  ternak. 

Pola peternakan yang dilakukan dengan pola kemitraan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam penyediaan  lahan pengembalaan dengan perkebunanan dan kehutanan,  pembinaan pengelolaan pakan,  kesehatan hewan, keamanan. Pemerintah tidak perlu menggunakan APBD umtuk membiayai pembelian ternak.  Kemitraan dilakukan antara masyarakat (pemodal) dengan petani sehingga ternak disediakan oleh pemodal. Semua masyarakat dapat menjadi pemilik dari ternak yang dititipkan pemeliharaannya kepada petani di lahan  pengembalaan.  Pemerintah desa dimana pengembalaan ternak dilakukan dapat terlibat dalam sistem kemitraan. Pola kemitraaan yangndifasilitasi oleh pemerintah akan menguntjngkan semua pihak, pihak pemodal mendapat jaminan investasi, petani mendapatkan keuntungan bagi hasil dan pemerintah dapat mewujudkan program pemberdayaan dan pengmbangbiakan ternak.